Jakarta — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik tentang hak asasi manusia sekaligus memperkuat peradaban demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan kekuatan moral yang mampu mengawal nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan berbangsa.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Di hadapan para jurnalis dan pemangku kepentingan, Pigai menekankan bahwa pembangunan HAM tidak dapat berjalan maksimal tanpa keterlibatan aktif komunitas pers.
“Pers adalah salah satu kekuatan terbesar dalam membangun kesadaran publik tentang hak asasi manusia. Tanpa media, pembangunan peradaban HAM di Indonesia akan sulit berkembang,” kata Pigai.
Menurutnya, media memiliki daya jangkau luas untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus mengawal jalannya kebijakan publik. Oleh karena itu, pers diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengampanyekan nilai-nilai HAM di berbagai sektor kehidupan.
Ia menyebut pembangunan HAM tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Media harus ikut mengampanyekan pembangunan nasional yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Pemerintah dan Pers Didorong Bangun Sinergi
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menyinggung hubungan antara pemerintah dan pers yang kerap dianggap berjarak. Menurutnya, persepsi tersebut perlu diubah karena kedua pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
Ia menilai hubungan pemerintah dan media seharusnya dibangun dalam semangat kolaborasi tanpa mengurangi independensi masing-masing.
“Hubungan pemerintah dan pers adalah simbiosis yang saling membutuhkan. Kita tetap menjaga independensi, tetapi juga membangun kerja sama demi kepentingan publik,” kata Pigai.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, serta komunitas media dapat memperluas ruang dialog publik tentang hak asasi manusia.
Kelas HAM dan Kompetisi Jurnalistik
Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program yang ditujukan bagi kalangan jurnalis. Salah satunya adalah kelas pendidikan HAM untuk jurnalis, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman wartawan mengenai isu-isu hak asasi manusia.
Program ini diharapkan dapat membantu jurnalis menghasilkan pemberitaan yang lebih mendalam dan berperspektif HAM.
Selain itu, kementerian juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik bertema HAM yang memberikan penghargaan kepada wartawan yang konsisten mengangkat isu kemanusiaan dan perjuangan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Karya-karya jurnalistik yang mengungkap fakta penderitaan korban, pelanggaran HAM, hingga upaya penegakan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian dalam kompetisi tersebut.
Jurnalis Dinilai Sebagai Pembela HAM
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai profesi jurnalis memiliki kontribusi besar dalam perlindungan hak asasi manusia.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan jurnalis sebagai human rights defender atau pembela HAM.
Menurut Nezar, hal tersebut tidak terlepas dari peran media yang melaporkan berbagai kasus pelanggaran HAM sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan.
“Pers berperan penting dalam advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” kata Nezar.
Dukungan Komunitas Pers
Acara tersebut juga dihadiri berbagai kalangan jurnalis dan organisasi pers. Tampak hadir Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono yang didampingi jajaran Pengurus Pusat Pewarna Indonesia.
Kehadiran komunitas pers tersebut menunjukkan dukungan kuat dari kalangan jurnalis dalam memperkuat kolaborasi antara media dan pemerintah untuk mendorong pembangunan peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Melalui kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan media, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat terus tumbuh dan menjadi fondasi kuat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Pewarna Indonesia
About the Author
