Di Balik Normalisasi Pelayanan, Wali Kota Bekasi Turun Langsung: Sistem Siap atau Sekadar Tampak Siap?
Kota Bekasi | TeropongKebenaran.online — Pasca libur panjang Idul Fitri, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: apakah pelayanan publik benar-benar siap melayani, atau hanya tampak berjalan seperti biasa?
Untuk menjawab itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung ke lapangan, Kamis (26/3/2026), memantau sejumlah titik pelayanan yang menjadi pusat interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Fokus diarahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Mal Pelayanan Publik (MPP)—tiga institusi yang selama ini menjadi wajah utama pelayanan administrasi di Kota Bekasi.
Di permukaan, pelayanan terlihat kembali berjalan. Aktivitas berlangsung, petugas melayani, dan masyarakat dilayani. Namun, di balik itu, tersimpan tantangan yang tidak sederhana.
Lonjakan kebutuhan pasca-Lebaran selalu menjadi ujian klasik. Antrean, waktu tunggu, hingga kecepatan respons menjadi indikator nyata—bukan sekadar laporan administratif.
“Kita ingin memastikan pelayanan tidak hanya terlihat berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Tri.
Sorotan lain muncul dari kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang masih diterapkan bagi 62,6 persen ASN. Kebijakan ini, di satu sisi menunjukkan adaptasi terhadap sistem kerja modern, namun di sisi lain menuntut kontrol dan disiplin yang lebih kuat.
Dalam kondisi ini, kualitas pelayanan tidak lagi hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada integritas individu aparatur.
Tri menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh menjadi celah turunnya kualitas pelayanan.
“Dimanapun bekerja, tanggung jawab tetap sama. Pelayanan tidak boleh ikut ‘jauh’ dari masyarakat,” ujarnya.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, tetapi soal konsistensi. Apakah standar pelayanan tetap terjaga ketika pengawasan tidak selalu terlihat?
Di sinilah pentingnya kehadiran pemimpin secara langsung—bukan hanya untuk melihat, tetapi memastikan.
Selain itu, dorongan terhadap digitalisasi layanan kembali disuarakan. Namun, pertanyaannya bukan sekadar ada atau tidak, melainkan seberapa efektif teknologi tersebut benar-benar mempermudah masyarakat.
Pemantauan ini menjadi cermin bahwa pelayanan publik masih berada dalam proses pembenahan berkelanjutan. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah tidak hanya dituntut hadir—tetapi juga terbukti.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji, melainkan kepastian. Dan pelayanan publik adalah tempat di mana kepastian itu diuji setiap hari.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi TeropongKebenaran.online
About the Author
