Jakarta — Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria kembali mengemuka di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, , menyebut lembaganya tengah mematangkan desain besar kebijakan pertanahan nasional, termasuk rencana pembentukan command center untuk menangani konflik agraria.
Namun di tengah optimisme tersebut, publik justru menanti satu hal yang lebih konkret: aksi nyata, bukan sekadar konsep berulang.
“Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif,” ujar Saan dalam rapat bersama pimpinan DPR dan lintas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Masalah Lama, Solusi Baru?
Isu konflik agraria bukanlah persoalan baru. Sengketa lahan antara masyarakat, korporasi, hingga negara telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian tuntas.
Rencana pembentukan command center digadang-gadang menjadi solusi cepat berbasis sistem terintegrasi. Namun pertanyaannya: apakah ini akan benar-benar menyentuh akar masalah, atau hanya menjadi lapisan birokrasi baru?
Sejumlah kalangan menilai, problem utama konflik agraria bukan sekadar koordinasi, melainkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya keberpihakan pada masyarakat kecil.
Desa dalam Kawasan Hutan: Persoalan Nyata di Lapangan
DPR mengakui persoalan desa dalam kawasan hutan sebagai salah satu isu paling krusial. Ribuan warga terdampak kehilangan akses terhadap hak dasar seperti administrasi kependudukan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Pendataan dan sinkronisasi kini tengah dilakukan. Namun publik berharap langkah ini tidak berhenti pada inventarisasi, melainkan berujung pada legalitas yang jelas dan perlindungan nyata bagi warga.
One Map Policy, Kunci atau Sekadar Slogan?
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, , ditegaskan bahwa arah reforma agraria akan mengacu pada kebijakan satu peta (one map policy).
Konsep ini memang telah lama digaungkan sebagai solusi untuk menghindari konflik akibat perbedaan data lahan. Namun implementasinya selama ini dinilai belum maksimal.
Jika tidak disertai transparansi data dan integrasi lintas kementerian, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar jargon tanpa dampak signifikan.
Tekanan dari Buruh dan Masyarakat Sipil
Audiensi yang melibatkan berbagai elemen—mulai dari serikat buruh hingga organisasi masyarakat sipil—menunjukkan bahwa isu agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan ekonomi.
Organisasi seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, YLBHI, hingga WALHI menyoroti perlunya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang kerap menjadi korban konflik lahan.
Kehadiran tokoh-tokoh DPR seperti , , dan dalam forum tersebut mempertegas bahwa isu ini telah menjadi perhatian lintas komisi.
Ujian Kredibilitas DPR
Pembentukan Pansus Reforma Agraria kini menjadi ujian bagi DPR: apakah mampu menghadirkan solusi konkret atau kembali terjebak dalam siklus pembahasan tanpa hasil.
Di tengah meningkatnya konflik lahan di berbagai daerah, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji atau desain besar—melainkan keputusan berani yang berpihak dan dapat dirasakan langsung di lapangan.
Jurnalis: Romo Kefas
About the Author
