Kota Bogor – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 memantik sorotan keras dari DPRD. Panitia Khusus (Pansus) menilai, tingginya realisasi anggaran belum sepenuhnya diikuti dengan penyelesaian persoalan mendasar di Kota Bogor.
Dalam rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026), kritik tajam mencuat terhadap efektivitas kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.
Dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi, forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi LKPJ tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata.
Capaian Dipuji, Tapi Dipertanyakan
Pemerintah Kota Bogor mencatat sejumlah indikator positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Namun, Pansus menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.
“Jangan sampai laporan terlihat baik, tetapi masyarakat belum merasakan perubahan signifikan,” menjadi nada kritik yang mengemuka dalam rapat tersebut.
Serapan Tinggi, Efektivitas Dipersoalkan
Dengan realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen, DPRD justru mempertanyakan kualitas hasil pembangunan.
Pasalnya, sejumlah persoalan klasik dinilai masih bertahan, seperti:
- Kemacetan yang belum terurai
- Layanan kesehatan yang belum merata
- Infrastruktur yang belum optimal
Kondisi ini memunculkan keraguan apakah belanja daerah benar-benar tepat sasaran.
“Anggaran besar harus berdampak besar. Jika masalah lama tetap ada, berarti ada yang belum tepat dalam pelaksanaannya,” tegas anggota Pansus.
Sindiran untuk Capaian Seremonial
Pansus juga menyinggung kecenderungan pemerintah daerah yang kerap membanggakan penghargaan sebagai indikator keberhasilan.
Menurut DPRD, ukuran keberhasilan seharusnya lebih menitikberatkan pada kepuasan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Evaluasi Jadi Momentum Perubahan
Pembahasan ini menjadi langkah awal sebelum DPRD Kota Bogor merumuskan rekomendasi resmi. Pansus memastikan hasil evaluasi tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi pijakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
DPRD berharap, LKPJ 2025 menjadi momentum koreksi agar pembangunan ke depan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
About the Author
