Jakarta, 7 April 2026 — Di tengah hiruk-pikuk agenda negara dan rutinitas kekuasaan, sebuah pertemuan berlangsung dalam suasana yang tampak sederhana, namun menyimpan pesan yang tidak ringan. Ketua Umum PB FORMULA, Tuan Guru Dedi Hermanto, datang bukan sekadar membawa program, tetapi juga kegelisahan.
Di hadapannya, Yusril Ihza Mahendra—tokoh senior hukum dan politik nasional—mendengarkan, merespons, sekaligus merefleksikan perjalanan panjangnya dalam dunia yang tidak pernah benar-benar steril dari kepentingan.
Namun pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Ia menjelma menjadi ruang dialog antara moralitas dan kekuasaan.
Dari Relasi Lama ke Percakapan yang Lebih Dalam
Keduanya bukan orang asing satu sama lain. Jejak relasi itu sudah terbangun sejak dinamika politik beberapa tahun silam, ketika harapan terhadap alternatif kepemimpinan sempat mengemuka.
Dari situlah percakapan mengalir lebih cair. Nostalgia politik hadir, tetapi tidak mendominasi. Justru yang mengemuka adalah refleksi—tentang bagaimana idealisme sering kali harus berhadapan dengan realitas politik yang keras dan tidak selalu adil.
Yusril, dengan gaya khasnya yang tenang, memberi sinyal bahwa perjalanan politik bukan hanya soal niat baik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertahan di tengah konfigurasi kekuatan yang berubah-ubah.
Ketika Kritik Tidak Lagi Dibungkus Bahasa Halus
Momentum paling kuat dalam pertemuan itu hadir saat Tuan Guru Dedi Hermanto mulai berbicara tentang kondisi bangsa hari ini. Tidak ada retorika berlapis. Tidak ada diplomasi yang ditahan.
Yang muncul justru pernyataan lugas—bahkan cenderung menohok.
“Bangsa ini tidak kekurangan kekayaan. Yang kurang adalah moral dalam kepemimpinan.”
Kalimat itu seolah memotong ruang diskusi menjadi lebih jujur. Sebuah kritik yang tidak diarahkan pada individu, tetapi pada sistem yang dinilai telah lama membiarkan degradasi nilai terjadi secara perlahan.
Ia melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, mempertanyakan arah pembangunan nasional.
“Apa gunanya membangun jika yang memimpin tidak memiliki akhlak?”
Pertanyaan itu bukan sekadar retoris. Ia adalah gugatan.
Moral vs Sistem: Siapa yang Lebih Kuat?
Di tengah kritik tersebut, PB FORMULA menawarkan solusi yang tidak biasa dalam pendekatan kebijakan publik: membangun kembali fondasi spiritual aparatur negara.
Gagasan ini terdengar ideal, bahkan bagi sebagian kalangan mungkin dianggap normatif. Namun di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elit, pendekatan ini justru menemukan relevansinya.
Yusril merespons dengan terbuka. Ia tidak menolak, tidak pula memberi janji berlebihan. Sikapnya mencerminkan kehati-hatian seorang negarawan yang memahami bahwa perubahan sistem tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan.
Di sinilah letak ketegangan utama: antara harapan moral dan realitas struktural.
Isyarat Politik di Ujung Percakapan
Saat pertemuan hampir berakhir, suasana kembali mencair. Namun satu pertanyaan muncul—ringan diucapkan, tetapi berat maknanya: apakah Yusril akan kembali maju dalam kontestasi politik 2029?
Jawaban yang diberikan singkat.
“Semua saya serahkan kepada Allah.”
Tidak ada penegasan. Tidak ada penolakan.
Namun dalam politik, jawaban seperti itu sering kali bukan penutup—melainkan jeda.
Sebuah Pertemuan, Sebuah Cermin
Pertemuan ini mungkin tidak menghasilkan keputusan besar. Tidak ada deklarasi politik, tidak ada kesepakatan monumental.
Namun ia menghadirkan sesuatu yang lebih penting: cermin.
Cermin tentang bagaimana bangsa ini sedang berjalan. Tentang bagaimana kekuasaan dijalankan. Dan tentang apa yang mulai hilang di tengah ambisi pembangunan.
Yang tersisa dari pertemuan itu bukan hanya catatan kerja sama, tetapi satu kesadaran: bahwa krisis terbesar bangsa ini mungkin bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang perlahan memudar—nilai, integritas, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri.
Sumber: Zoel
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: TIM Redaksi
About the Author
