Pencerahan Hukum Hari Ini
Kamis, 5 Februari 2026
Jakarta – Para pemegang saham PT Cipta Televisi.Pendidikan Indonesia (TPI) menggugat PT Berkah Karya Bersama dkk dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum karena para Tergugat dipandang telah menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 dengan menggunakan kuasa yang telah dicabut, melanggar anggaran dasar perseroan, serta memanipulasi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sehingga Para Penggugat kehilangan kendali atas saham dan pengurusan TPI.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menilai Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menggunakan kuasa yang telah dicabut dan menyelenggarakan RUPSLB yang tidak sah. Pengadilan Negeri menyatakan RUPSLB 17 Maret 2005 versi Penggugat sah, sedangkan RUPSLB 18 Maret 2005 batal, serta memerintahkan pengembalian keadaan TPI dalam keadaan seperti semula.
Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa sengketa seharusnya diselesaikan melalui arbitrase sesuai klausul dalam Investment Agreement, sehingga pengadilan negeri dipandang tidak berwenang.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Penggugat dengan pertimbangan bahwa gugatan ini merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang mengikutsertakan pihak-pihak lain yang tidak terikat klausul arbitrase. Oleh karena itu Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili. Mahkamah Agung menilai judex facti telah tepat menyimpulkan adanya Perbuatan Melawan Hukum karena penggunaan kuasa yang telah dicabut serta cacat prosedur RUPSLB. Gugatan pun dikabulkan.
Pada akhirnya di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Tergugat (PT Berkah Karya Bersama) dengan pertimbangan bahwa novum yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang menentukan dan tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata dalam putusan kasasi. Sehingga, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa RUPSLB versi Tergugat tidak sah dan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga putusan kasasi tetap berlaku.
→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014, tanggal 29 Oktober 2014.
Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d21492ac727b66a570075df168197d07.html
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
About the Author
